THMCO
Thailand Multi Country Office (THMCO) is a UNOPS business unit under the UNOPS Asia Regional Office and it was established to better support, develop and oversee the UNOPS portfolio of projects in South East Asia and the Pacific.
The Office comprises three main portfolios –THMCO Thailand, THMCO Indonesia and THMCO Pacific and provides a wide range of services including Project Management, Transactional HR, Financial, and Procurement to clients that include other UN entities, INGOs and governments/government agencies donors.
BRGM Results Enabling Facility (BRGM REF)
Seasonal peatland fires are now compromising Indonesia’s economic and social development by creating considerable threats to health, the environment, and the economy. In 2015 peat fires and their related haze resulted in the hospitalization of more than half a million people due to acute respiratory infections. These fires that raged through 2.6 million hectares of forest and peatland areas in the islands of Kalimantan and Sumatra released 1.6 Gts of CO2e, surpassing the annual CO2 emissions of advanced industrialized nations such as Germany, France, and others. Direct and indirect damages cost the Indonesian national economy an estimated USD 16 billion, about 2% of its annual GDP.
In recognition of the importance of peatlands for climate change mitigation, the Government of Indonesia through Presidential Regulation No 1/2016 constituted the Peatland Restoration Agency (BRG). BRG has an important mandate: prevent forest fires, especially in peatland areas, as well as restore 2 million hectares of peatlands devastated by forest and land fires. The Agency identified 7 target provinces for peatland restoration and fire prevention activities in Riau, Jambi, South Sumatra, West Kalimantan, Central Kalimantan, South Kalimantan and Papua. Since January 2021, under the new Mandate for BRGM, also Mangrove restoration of 600.000 Ha is an additional responsibility of BRGM
Since its establishment in 2016, Norway has been supporting BRG (since January 2021 ‘BRGM’), as current support to the BRGM by the Norwegian Government falls within the wider partnership between Norway and Indonesia established in 2010 through the Letter of Intent (LOI) to reduce emissions from deforestation and land degradation of forests and peatlands. This Support is part of an international climate mitigation initiative (UNFCCC) supported programme that uses international aid to counter forest degradation in various parts of the world, and this is one of the largest ever contributions made to reduce deforestation. Additional support is being provided to the BRGM REF by the UK Climate Change Unit, in particular to support the mitigation of the COVID-19 impact in the peatland areas.
In the framework of this background, Norway and BRGM have asked UNOPS to develop a flexible multi year administrative support mechanism for managing Norway’s financial support to BRGM through the establishment of the BRGM Results Enabling Facility (BRGM REF). The mechanism has within its scope a back-office management component and a service, procurement, grants management and a delivery component.
In the context of the BRG-REF, UNOPS is hiring the Project Management Support Specialist - Community Development.
THMCO
Kantor Multi Negara Negara Thailand / Thailand Multi Country Office (THMCO) merupakan unit bisnis UNOPS yang bekerja di bawah Kantor Regional Asia UNOPS. Kantor ini didirikan untuk mendukung, mengembangkan, dan mengawasi portofolio proyek UNOPS dengan lebih baik di kawasan Asia Tenggara dan Pasifik.
Kantor tersebut terdiri dari tiga portofolio utama - THMCO Thailand, THMCO Indonesia, dan THMCO Pasifik yang memberikan berbagai layanan termasuk Pengelolaan Proyek, Personalia Transaksional, Keuangan, dan Pengadaan kepada klien yang melibatkan badan-badan PBB lainnya, LSM Internasional, dan pemerintah/lembaga donor pemerintah.
Fasilitas Pendukung Hasil/Result Enabling Facility BRGM (BRGM REF)
Kebakaran lahan gambut musiman membahayakan pembangunan ekonomi dan sosial Indonesia mengingat besarnya ancaman yang ditimbulkan terhadap kesehatan, lingkungan, dan perekonomian. Pada tahun 2015, lebih dari setengah juta orang harus dirawat di rumah sakit karena menderita infeksi saluran pernapasan akut akibat kabut yang dihasilkan kebakaran gambut. Kebakaran yang melanda 2,6 juta hektare kawasan hutan dan lahan gambut di pulau Kalimantan dan Sumatera menghasilkan 1,6 gigaton CO2, melebihi emisi CO2 tahunan negara-negara industri maju seperti Jerman, Prancis, dan lainnya. Kerusakan langsung dan tidak langsung menyebabkan kerugian ekonomi nasional yang diperkirakan sebesar 16 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 2% dari PDB tahunan Indonesia.
Mengingat pentingnya lahan gambut untuk mitigasi perubahan iklim, Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 1 tahun 2016 membentuk Badan Restorasi Gambut (BRG). Tugas penting BRG di antaranya: mencegah kebakaran hutan terutama di wilayah lahan gambut dan merestorasi 2 juta hektare lahan gambut yang rusak akibat kebakaran hutan dan lahan. BRG mengidentifikasi 7 provinsi sebagai sasaran kegiatan pencegahan kebakaran dan restorasi lahan gambut yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Papua. Sejak Januari 2021, di bawah Amanat baru untuk BRGM, restorasi Mangrove seluas 600.000 Ha juga menjadi tanggung jawab tambahan BRGM.
Sejak didirikan pada tahun 2016, BRG (sejak Januari 2021 ‘BRGM’) mendapat dukungan dari Norwegia. Dukungan Pemerintah Norwegia kepada BRGM adalah bagian dari kerja sama antara Norwegia dan Indonesia yang dilakukan tahun 2010 melalui Surat Minat (LOI) untuk mengurangi emisi yang diakibatkan penggundulan hutan serta degradasi lahan hutan dan gambut. Dukungan tersebut merupakan bagian dari program yang didukung mitigasi perubahan iklim internasional (berdasarkan Konvensi Rangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim/UNFCCC) yang memanfaatkan bantuan internasional untuk mengatasi degradasi hutan di berbagai belahan dunia. Dukungan tersebut merupakan salah satu kontribusi terbesar dalam sejarah untuk mengurangi penggundulan hutan. Dukungan tambahan diberikan kepada BRGM REF oleh UK Climate Change Unit, khususnya untuk mendukung mitigasi dampak COVID-19 di kawasan lahan gambut.
Berdasarkan latar belakang tersebut, Norwegia dan BRGM telah meminta UNOPS untuk membuat mekanisme dukungan administratif yang dapat dimanfaatkan selama periode tertentu dan bersifat fleksibel guna mengelola bantuan keuangan dari Norwegia kepada BRGM melalui pendirian Fasilitas Pendukung Hasil/Result Enabling Facility BRGM (REF BRGM). Mekanisme tersebut mencakup komponen pengelolaan kantor administrasi; pengelolaan layanan, pengadaan, dan hibah; serta komponen pengiriman.
Dalam konteks BRGM-REF, UNOPS membuka lowongan untuk posisi Spesialis Dukungan Manajemen Proyek – Pengembangan Masyarakat